BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Pertemuan itu di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/04/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, pertanian sangat menopang struktur ekonomi Lampung. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, 1,8 juta hektare ialah lahan pertanian padi, jagung, dan singkong. Sektor ini sumber penghidupan hampir 2 juta keluarga.
“Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatra yang bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas petani. Pertanian jadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun,” ujarnya.
Namun, Mirza mengakui fiskal daerah terbatas menjadi tantangan membangun infrastruktur. Dengan APBD terbatas, kebutuhan pembangunan jalan menopang distribusi komoditas pertanian masih belum optimal.
Ia menyampaikan, kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung telah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada 2025, ekonomi Lampung tercatat 5,28 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, berbagai indikator makro menunjukkan tren positif, di antaranya angka kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, inflasi 1,25 persen (terendah secara nasional), dan Nilai Tukar Petani meningkat mendekati angka 130.
Gubernur juga menyoroti potensi besar hilirisasi industri berbasis komoditas. Pemprov Lampung berencana mendorong pengembangan kawasan industri pada lima wilayah strategis.
Usulan Stategis
Di sisi lain, Mirza mengungkapkan, kendala regulasi ekspor masih menjadi hambatan, termasuk komoditas kopi harus via negara transit sebelum ke pasar tujuan. Kondisi ini meningkatkan biaya logistik dan menghambat daya saing.
Pada sektor UMKM, tercatat 398 ribu pelaku usaha, dengan sekitar 70 persen di antaranya ialah perempuan. Pemprov Lampung mendorong penguatan kelembagaan lewat model klasterisasi dan agregasi produk agar UMKM lebih kompetitif, termasuk pasar ekspor.
Mirza juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Komisi VII DPR RI, di antaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur akses, dukungan kebijakan hilirisasi, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan berbasis hospitality guna mempercepat transformasi ekonomi Lampung.
Sektor industri, pemprov mendorong percepatan pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan pembangunan infrastruktur kawasan seperti jalan akses, listrik, air baku, dan pengolahan limbah. Selain itu, perlu kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan meningkatkan nilai tambah.
Di sektor pariwisata, pemprov mengusulkan dukungan pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata unggulan, pengembangan amenitas wisata, promosi nasional, serta penguatan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi.
Lampung mencatat, kunjungan wisatawan nusantara naik dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan, seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas berpotensi besar berkembang lebih terintegrasi.
Untuk ekonomi kreatif, pemerintah daerah mendorong fasilitasi pengembangan subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten, dan digital. Dukungan pelatihan SDM, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, dan pembangunan creative hub juga menjadi prioritas memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Lampung.
Selain itu, sektor UMKM berjumlah sekitar 398 ribu usaha dengan 70 persen pelakunya perempuan, ia menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan, bantuan legalitas usaha, digitalisasi, dan perluasan akses pasar hingga ekspor. Selain itu, penguatan kemitraan antara UMKM dan industri besar juga menjadi fokus utama.
Dukungan Komisi VII
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian Pemprov Lampung yang menunjukkan geliat ekonomi positif.
“Lampung memiliki potensi besar, tak hanya dari sisi sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi VII DPR RI berkomitmen mendukung berbagai program strategis daerah, khususnya berkaitan dengan mitra kerja komisi.
Gubernur Mirza menambahkan, pemprov tengah mendorong penataan UMKM berbasis komoditas, khususnya singkong, yang jumlah mereknya sekitar 5.000. Penataan ini mampu menyiptakan ekosistem usaha lebih sehat dan berdaya saing.
Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi fokus, dengan empat calon KEK industri dan dua KEK pariwisata sedang tahap perencanaan dan studi kelayakan.
Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyatakan usulan Pemprov Lampung, termasuk pemberian insentif seperti tax holiday dan penguatan sektor pariwisata, mendapat respons positif kementerian terkait.
“Kementerian pada prinsipnya mendukung pengembangan pariwisata Lampung, termasuk usulan penguatan infrastruktur, promosi, dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan Lampung.
