L@PAKK Minta Audit Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Lampung Tengah, Nilainya Disebut Capai Rp24,5 Miliar
Lampung Tengah – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) meminta dilakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat laporan yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dalam laporannya, L@PAKK menyoroti sejumlah kegiatan perjalanan dinas, koordinasi, konsultasi, hingga pendalaman tugas DPRD yang…
L@PAKK SOROTI DUGAAN PEMBOROSAN ANGGARAN 2025 DI BPKAD LAMPUNG TENGAH
Gunung Sugih – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) melayangkan surat laporan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan pemborosan anggaran serta pelanggaran tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025. Dalam surat bernomor 1057/Sek/L@pakk/LPG/VI/2026 tersebut, L@PAKK mengungkap sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan…
Penuh Kejanggalan Pembangunan Dinas Perkim Lampung Tengah Lsm L@pak Lampung Akan Gelar Aksi di Kejati Lampung.
Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) L@pakk Provinsi Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 25 Juni 2026. Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan nomor 1058/Sek/Lampung/VI/2026. Berdasarkan surat tersebut, aksi akan dipusatkan di Kantor Kejati Lampung. Sejumlah isu menjadi sorotan tajam LSM L@pak Lampung, mulai dari pekerjaan Rehab gedung Dekranasda dengan nilai…
Pemprov Lampung Pertahankan Opini WTP 12 Tahun Berturut-turut
Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Direktori pejabat Lampung Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Lampung secara berturut-turut sejak 2015. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)…
Skema Hak Berjangka Waktu Disiapkan untuk Jaga Pemanfaatan Tanah di Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menata akses kepemilikan tanah melalui implementasi skema hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Berita Lampung terbaru Kebijakan tersebut difokuskan sebagai instrumen pengendalian untuk menekan ketimpangan penguasaan lahan sekaligus memastikan pemanfaatan tanah berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka…
Terima Aduan Mantan Karyawan PT Wahana Raharja dan PT LEB, Komisi V DPRD Teruskan ke Gubernur
Komisi V DPRD Provinsi Lampung berjanji meneruskan aspirasi mantan karyawan PT Wahana Raharja dan PT Lampung Energi Berjaya (LEB) kepada Gubernur Lampung setelah menerima berbagai keluhan terkait hak pekerja yang belum dibayarkan meski sebagian telah berkekuatan hukum tetap. Direktori pejabat Lampung Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD Lampung bersama Lembaga…
Pemprov Siapkan Kajian Akademis Penggabungan 9 Desa ke Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung mulai membahas rencana penyesuaian batas wilayah (delineasi) yang memungkinkan sembilan desa di Kabupaten Lampung Selatan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Direktori pejabat Lampung Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Penyesuaian Daerah Wilayah yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Lampung, Muhammad Firsada, di Kantor Gubernur Lampung, Senin 8 Juni…
Ketua DPRD Lampung Dukung Penuh Kepala Baru BGN, Optimistis Program Gizi Makin Kuat
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh atas pengangkatan Naniek S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Informasi politik Lampung Menurut Giri, langkah Presiden melakukan penyegaran kepemimpinan di tubuh BGN merupakan strategi untuk memperkuat program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional ke depan. “Langkah ini tentu…
Wagub Jihan Pantau Langsung Hari Pertama Program Keringanan Pajak Kendaraan
Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 yang berlangsung hari ini 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berita Lampung terbaru Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meninjau langsung penerapan kebijakan ini di UPTD I Samsat Rajabasa, Bandar Lampung, Selasa 2 Juni 2026 Dalam sambutannya, Jihan Nurlela mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah…
Mirza Minta BPKAD Tuntaskan Persiapan Gaji ke-13 ASN, Cair Mulai 2 Juni
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung segera menyiapkan proses penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan mulai dicairkan pada 2 Juni 2026. Direktori pejabat Lampung Penyaluran gaji ke-13 tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan…
