DPRD Bandar Lampung Gelar Sidang Paripurna Bahas Rencana Kerja Banggar untuk Perubahan APBD 2026
BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar Sidang Paripurna pada Senin (3/8/2026). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta, SE, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD. Sidang paripurna berlangsung dalam suasana resmi dan dihadiri sejumlah unsur pemerintahan daerah. Para peserta sidang mengikuti rangkaian agenda dengan…
Sidang Paripurna DPRD Bandar Lampung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, yang diwakili Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026). Sidang Paripurna tersebut membahas Pembicaraan Tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran…
Rapat Paripurna DPRD Bandar Lampung Bahas Pengawasan BPK RI dan LPJ APBD 2025
BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana bersama Wakil Wali Kota Bandar Lampung Drs. Hi. Deddy Amarullah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (29/6/2026). Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait pengawasan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Adapun agenda…
L@PAKK Soroti Anggaran Pemeliharaan dan Pengadaan Komputer Bapenda Kota Bandar Lampung, Nilainya Capai Rp2 Miliar Lebih
Bandar Lampung – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung memberikan penjelasan secara terbuka terkait anggaran pengadaan komputer dan laptop Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai Rp2.002.325.000.Dalam surat laporan bernomor 1063/Sek/L@pakk/LPG/VI/2026, L@PAKK menyoroti sejumlah paket belanja komputer, laptop, dan perangkat pendukung yang dinilai perlu diaudit lebih lanjut. Menurut…
L@PAKK Minta Audit Investigasi Anggaran Bagian Umum Pemkot Bandar Lampung
Bandar Lampung – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) meminta aparat penegak hukum dan pihak berwenang melakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat laporan resmi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Bandar Lampung. Dalam laporannya, L@PAKK menyoroti sejumlah pos anggaran…
L@PAKK Minta Audit Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Lampung Tengah, Nilainya Disebut Capai Rp24,5 Miliar
Lampung Tengah – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) meminta dilakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat laporan yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dalam laporannya, L@PAKK menyoroti sejumlah kegiatan perjalanan dinas, koordinasi, konsultasi, hingga pendalaman tugas DPRD yang…
L@PAKK SOROTI DUGAAN PEMBOROSAN ANGGARAN 2025 DI BPKAD LAMPUNG TENGAH
Gunung Sugih – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) melayangkan surat laporan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan pemborosan anggaran serta pelanggaran tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025. Dalam surat bernomor 1057/Sek/L@pakk/LPG/VI/2026 tersebut, L@PAKK mengungkap sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan…
Penuh Kejanggalan Pembangunan Dinas Perkim Lampung Tengah Lsm L@pak Lampung Akan Gelar Aksi di Kejati Lampung.
Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) L@pakk Provinsi Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 25 Juni 2026. Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan nomor 1058/Sek/Lampung/VI/2026. Berdasarkan surat tersebut, aksi akan dipusatkan di Kantor Kejati Lampung. Sejumlah isu menjadi sorotan tajam LSM L@pak Lampung, mulai dari pekerjaan Rehab gedung Dekranasda dengan nilai…
Pemprov Lampung Pertahankan Opini WTP 12 Tahun Berturut-turut
Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Direktori pejabat Lampung Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Lampung secara berturut-turut sejak 2015. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)…
Skema Hak Berjangka Waktu Disiapkan untuk Jaga Pemanfaatan Tanah di Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menata akses kepemilikan tanah melalui implementasi skema hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Berita Lampung terbaru Kebijakan tersebut difokuskan sebagai instrumen pengendalian untuk menekan ketimpangan penguasaan lahan sekaligus memastikan pemanfaatan tanah berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka…
