BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmen dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Penegasan Pemprov Lampung itu dalam pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi jajaran Dewan Pendidikan 2025–2030. Ia berharap keberadaan dewan ini dapat menjadi motor dan pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.
“Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk menyerdaskan kehidupan bangsa dan kunci utama kemajuan daerah.
Mirza menekankan, sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia.
“Pendidikan ialah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan lebih baik,” katanya.
Peduli Masa Depan
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Lampung telah menghapus uang komite SMA negeri dan menghadirkan program pendidikan gratis.
Kebijakan ini diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp80 miliar guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh.
“Kami ingin tak ada lagi hambatan ekonomi menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,” tegas Mirza.
Ia menargetkan tahun 2026 tak ada lagi anak putus sekolah di Lampung, seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Kabar menggembirakan lainnya, lanjut ia, jumlah siswa Lampung melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi meningkat signifikan, hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini sebagai indikator membaik kualitas pendidikan di daerah.
“Ini semua kita lakukan karena kita peduli terhadap masa depan Lampung. Daerah ini kaya, namun tanpa sumber daya manusia unggul, potensi ini tak akan optimal,” ujarnya.
Tantangan
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung terpilih, Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D., menyoroti sejumlah tantangan pendidikan, seperti kesenjangan akses dan mutu antarwilayah, serta belum optimal keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Ia menyebut, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, juga masih perlu meningkatkan capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter.
“Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, dan memastikan pendidikan di Lampung kian relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung ini melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026.
Susunan pengurus yaitu, Syafrimen sebagai Ketua, Asad sebagai Wakil Ketua, dan Gino sebagai Sekretaris, bersama sepuluh anggota lainnya dari berbagai latar belakang profesional.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Lampung optimistis sektor pendidikan akan kian inklusif, berkualitas, dan mampu menyetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
