BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pemerataan ekonomi desa.
Begitu kata Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Lampung 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (19/5/2026).
Menurut Gubernur Mirza, program MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang menyiptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Negara maju selalu mulai dari anak-anak cerdas dan sehat. Untuk itu, kualitas pendidikan harus bersamaan dengan pemenuhan nutrisi baik,” katanya.
Mirza menuturkan, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjawab soal ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya di desa.
Ekosistem Rantai Pasok
Lampung, kata ia, memiliki tantangan besar karena sebagian besar masyarakat bergantung hidup dari pertanian. Fluktuasi harga komoditas, seperti jagung dan singkong, selama bertahun-tahun berdampak rendah sejahtera petani.
“MBG jadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menyiptakan perputaran ekonomi baru di masyarakat,” harapnya.
Saat ini, kata Mirza, telah terbentuk sekitar seribu dapur MBG di Lampung. Dapur ini mulai menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru masyarakat desa.
Penting membangun ekosistem rantai pasok terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat lebih luas.
“Ke depan, dapur MBG jangan hanya bergantung pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus jadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi dari bawah,” tegasnya.
Guna mendukung hal ini, Pemprov Lampung akan mendorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota.
Kolaborasi
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional RI, Tengku Syahdana, menyebut program MBG tak hanya berdampak meningkatkan gizi anak, tapi juga membuka peluang ekonomi kerakyatan skala besar.
“Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya.
Tengku menegaskan, program MBG berhasil melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.
Setiap dapur MBG, kata ia, melibatkan banyak pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tak berpusat pada kelompok tertentu.
“Jangan ada masyarakat hanya jadi penonton. Semua harus jadi bagian rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.
Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, menegaskan, ribuan dapur MBG telah berdiri di berbagai daerah ialah hasil investasi para mitra tanpa menggunakan dana pembangunan APBN.
