BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 guna menyusun RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Gubernur Mirza menegaskan, pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung sektor tersebut.
“Sektor pertanian penopang Sekitar sepertiga PDRB Lampung, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujar Gubernur.
Mirza menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare dari total wilayah, dengan komoditas utama, seperti padi, jagung, dan singkong, mendominasi produksi.
Namun, kata ia, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian belum berpihak kepada petani. Harga komoditas fluktuatif dan rantai pasok yang panjang menyebabkan untung petani relatif kecil.
Gubernur mencontohkan, sebelum ada intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung dan singkong yang menjadi andalan Lampung. Bahkan, petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan.
Situasi ini berdampak pada tinggi tingkat kemiskinan di pedesaan dan rendah kemampuan fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat.
Timpang Ekonomi
Mirza menyebut, rasio PAD pada sejumlah daerah, bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD. Hal ini turut memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga kian terlihat, karena sebagian besar uang berputar di wilayah perkotaan.
Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas telah berdampak signifikan. Harga gabah dan jagung kini pada level lebih menguntungkan petani.
Ia mengungkapkan, harga gabah naik hingga Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk lebih baik turut mendorong meningkatkan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen.
Dampak positif ini terlihat dari meningkat aktivitas ekonomi di daerah, termasuk penjualan kendaraan naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Program Turunan
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyusun berbagai program turunan untuk memperkuat kebijakan nasional. Salah satunya melalui program pupuk organik cair di tingkat desa.
Target program ini menjangkau seluruh desa pada 2027, dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa.
Ia menyebut, kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit untuk mengurangi distribusi bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani.
Dengan adanya fasilitas ini, komoditas, seperti jagung, tak lagi dijual dalam kondisi basah, sehingga harga jual dapat meningkat signifikan.
Harapan program ini juga mampu menekan biaya logistik dan mengurangi kerusakan infrastruktur akibat distribusi tak efisien.
Perkuat SDM
Di sisi lain, pemerintah daerah turut memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa-desa.
Program ini bertujuan menyiptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Seluruh kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai target 8 persen sesuai arah pembangunan nasional.
Gubernur menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Melalui berbagai program ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.
Rencana dan Dana
Sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan, Musrenbang berperan penting sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menyatakan, Musrenbang tak hanya menjadi agenda tahunan, tapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan menajamkan kebijakan tahun ketiga RPJMD.
Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia menegaskan delapan klaster prioritas nasional harus menjadi rujukan dalam menyusun RKPD 2027.
Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029.
Menurutnya, pertumbuhan ini harus berkualitas dengan dukungan peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri.
Kurniawan juga menekankan, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah penting agar mampu menjawab tantangan, seperti krisis pangan, energi, dan perubahan global.
Masalah Irigasi
Sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia mengapresiasi sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ia menekankan, perlu pembahasan lebih intensif untuk menggali potensi daerah.
Giri juga menyoroti penting penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya terkait irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga, yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan ketimpangan produksi, seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan saat kemarau.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Bappenas dapat memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian infrastruktur tersebut.
Secara keseluruhan, Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pusat, daerah, dan legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.
Dengan sinergi ini, perumusan kebijakan akan mampu meningkatkan sejahtera petani, memperkuat ekonomi desa, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.
