BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen melakukan transformasi ekonomi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hilirisasi komoditas unggulan.
Begitu kata Gubernur Lampung saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Lampung Post Executive Forum 2026 bertajuk “Satu Tahun Membangun: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Emersia, Selasa (14/04/2026).
Hadir dalam acara itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus. Ia memaparkan mengenai sinergi pusat-daerah dalam akselerasi pembangunan dari perspektif Kemendagri.
Gubernur Mirza menyoroti tantangan struktural ekonomi Lampung.
Meski Lampung, kata Mirza, ialah provinsi terpadat kedua di Sumatera dengan populasi hampir 9 juta jiwa, mayoritas masyarakat masih bergantung sektor pertanian dengan pendapatan belum memadai.
“Kita ialah penghasil kopi, jagung, dan singkong nomor satu dan dua di Indonesia. Namun selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk mentah,” ungkapnya.
“Hilirisasi ialah harga mati agar nilai tambah ekonomi tetap tinggal di Lampung dan petani kita menikmatinya,” tegasnya.
Ia juga memaparkan program unggulan “Desaku Maju” yang berfokus meningkatkan produktivitas desa, termasuk penyediaan alat pengering untuk komoditas pertanian guna memastikan standar kualitas industri.
Selain itu, guna meningkatkan kualitas SDM, Pemprov Lampung mulai mengirimkan tenaga kerja terampil ke Jepang untuk mendapatkan keahlian teknis agar dapat mengaplikasikan saat kembali ke daerah.
Terkait potensi energi, Mirza mengungkapkan, Lampung memiliki aset strategis berupa Green Energy di Ulu Belu yang merupakan satu-satunya di dunia.
Potensi ini, kata ia, juga dengan menambah rencana pembangunan solar cell di Bendungan Marga Tiga, akan menjadi fondasi pengembangan empat kawasan industri baru di Lampung, termasuk di Way Kanan.
Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan, pentingnya digitalisasi pemerintahan dan efisiensi anggaran, termasuk pengendalian proyek strategis secara real-time dan pengelolaan risiko untuk mencegah kebocoran anggaran di daerah.
