PUSPA INDO MEDIA – BANDAR LAMPUNG
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan serius. Dengan total anggaran yang disebut mencapai Rp3.286.400.000, sejumlah pos penggunaan dana kini dipertanyakan dan dinilai perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Sorotan tersebut disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) L@PAKK (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik). Ketua LSM L@PAKK, Nova Handra, menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sekolah harus sejalan dengan transparansi penggunaan serta hasil nyata yang dapat dirasakan oleh peserta didik.
Salah satu pos anggaran yang menjadi perhatian adalah administrasi kegiatan sekolah yang disebut mencapai Rp1.075.622.000. Nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian kegiatan, kewajaran harga, bukti transaksi, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan kebutuhan operasional sekolah.
LSM L@PAKK juga menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk kemungkinan penggelembungan harga (mark-up) serta ketidaksesuaian dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
ANGGARAN SARANA PRASARANA Rp311 JUTA, PLAFON BOLONG HINGGA KERAMIK RUSAK JADI SOROTAN
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika anggaran kegiatan sarana dan prasarana sekolah pada Tahun Anggaran 2025 disebut mencapai Rp311.224.000.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada LSM L@PAKK, masih ditemukan sejumlah kondisi fasilitas sekolah yang memerlukan perhatian, seperti plafon berlubang, keramik rusak, serta cat bangunan yang mengelupas.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana telah sesuai dengan nilai anggaran yang dilaporkan?
LSM L@PAKK meminta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran tersebut, termasuk mencermati kondisi fisik bangunan, dokumen pekerjaan, volume kegiatan, bukti pembayaran, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN Rp323 JUTA, DUGAAN CASHBACK 30 PERSEN PERLU DIKLARIFIKASI
Tak kalah menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran pengembangan perpustakaan yang disebut mencapai Rp323.000.000.
Dalam kegiatan tersebut, LSM L@PAKK menyoroti dugaan pengadaan buku yang disinyalir terkonsentrasi pada satu penerbit, yakni Airlangga.
Bahkan, Nova Handra menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan pemberian cashback hingga 30 persen dari nilai pengadaan buku kepada pihak tertentu, yang disebut-sebut berkaitan dengan kepala sekolah.
Informasi tersebut menjadi salah satu poin yang diminta untuk ditelusuri dan diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Apabila dugaan tersebut benar, perlu ada penjelasan mengenai proses pengadaan, kontrak kerja sama, bukti pembayaran, mekanisme transaksi, hingga kemungkinan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu.
Meski demikian, dugaan pemberian cashback tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
NOVA HANDRA DESAK KADIS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG EVALUASI ISMARGONO, S.Pi., M.Pd.
Atas berbagai persoalan yang disoroti, Ketua LSM L@PAKK, Nova Handra, meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung segera mengambil langkah evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut secara khusus diarahkan kepada Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung, Ismargono, S.Pi., M.Pd., selaku pimpinan sekolah yang memiliki tanggung jawab manajerial dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan sekolah.
Menurut LSM L@PAKK, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung perlu meminta penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka mengenai penggunaan anggaran yang menjadi sorotan publik.
Nova Handra menilai evaluasi tidak boleh hanya sebatas formalitas administratif. Dinas Pendidikan perlu mencermati secara serius kesesuaian antara besarnya anggaran, pelaksanaan kegiatan, kondisi fasilitas sekolah, serta manfaat yang diterima peserta didik.
Adapun sejumlah poin yang diminta menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung meliputi:
- Evaluasi dokumen perencanaan dan realisasi penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025.
- Penelaahan kewajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana serta kondisi fisik bangunan sekolah.
- Klarifikasi proses pengadaan buku dan transaksi dengan pihak penerbit.
- Pemeriksaan kesesuaian SPJ, bukti pembayaran, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- Evaluasi terhadap tanggung jawab manajerial Kepala SMKN 2 Bandar Lampung dalam pengelolaan Dana BOS.
LSM L@PAKK meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tidak mengabaikan berbagai informasi dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan ketidaksesuaian maupun pelanggaran, diharapkan Dinas Pendidikan mengambil langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rp3,28 MILIAR UANG NEGARA, KADIS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA!
Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Besarnya anggaran tidak boleh hanya tercermin dalam laporan administrasi, tetapi harus dapat dibuktikan melalui realisasi kegiatan dan manfaat nyata bagi sekolah serta peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung diharapkan segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, termasuk melakukan evaluasi terhadap Kepala SMKN 2 Bandar Lampung, Ismargono, S.Pi., M.Pd., agar seluruh penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti. Hak jawab dan klarifikasi dari Kepala SMKN 2 Bandar Lampung, Ismargono, S.Pi., M.Pd., maupun Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tetap terbuka.
Publik kini menunggu langkah nyata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Transparansi penggunaan anggaran pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban terhadap uang negara dan masa depan peserta didik.
PUSPA INDO MEDIA
