Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2026 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen memperkuat pencegahan korupsi serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (02/03/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta diikuti oleh perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.
MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” ujar Marindo.Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal, terutama pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian.Delapan area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.
Meski demikian, Marindo mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Area yang sudah meraih predikat baik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sedangkan area yang masih perlu pembenahan harus segera kita perkuat,” tegasnya.Ia juga meminta perangkat daerah yang menjadi pengampu utama segera menyiapkan dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian MCSP 2026.
Saya minta seluruh perangkat daerah bekerja sesuai timeline yang telah ditetapkan. Persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar hasilnya maksimal,” kata Marindo.Menurutnya, keberhasilan dalam MCSP bukan semata soal peringkat, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.Dengan persiapan yang matang serta sinergi lintas perangkat daerah, Pemprov Lampung optimistis dapat meningkatkan capaian dalam penilaian MCSP tahun 2026 sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (***/red)
