Kategori :

DIDUGA ADA PERMAINAN DISTRIBUSI MINYAK KITA DI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG, KEPALA UPTD DISOROT!

L@PAKK Desak Dinas Perdagangan Evaluasi Kinerja Kepala UPTD dan Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

BANDAR LAMPUNG – Dugaan penyimpangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di kawasan Pasar Tugu, Kota Bandar Lampung, menjadi sorotan. Sejumlah persoalan terkait penyaluran, penguasaan alokasi, hingga dugaan praktik penjualan dalam jumlah besar kepada pihak tertentu kini menjadi perhatian Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK).

Sorotan tersebut mengarah kepada Kepala UPTD Pasar Tugu, Iskandar, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan distribusi minyak goreng Minyak Kita melalui program Bulog.

Dalam keterangan yang disampaikan L@PAKK, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait pengawasan distribusi minyak goreng bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah dugaan penggunaan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang tidak sesuai dengan ketentuan program. Selain itu, muncul dugaan adanya penguasaan sekitar 50 akun mitra RPK oleh pihak tertentu.

L@PAKK juga menyoroti dugaan ketidakjelasan pembagian kuota minyak goreng. Disebutkan, dari satu akun mitra yang memperoleh alokasi sekitar 50–70 dus, terdapat dugaan bahwa sebagian besar penguasaan distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DISTRIBUSI DAN HARGA MINYAK KITA JADI PERTANYAAN

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perbedaan pola distribusi antara RPK Mandiri dan RPK Mitra. Berdasarkan informasi yang disampaikan, RPK Mitra disebut menerima pasokan setiap hari dengan jumlah sekitar 600 hingga 1.000 dus, sedangkan RPK Mandiri menerima pasokan dengan jeda sekitar satu hingga 15 hari.

Selain itu, L@PAKK mempertanyakan perbedaan harga pembelian minyak goreng. RPK Mitra binaan Iskandar disebut menerima harga sekitar Rp15.500 hingga Rp15.700 per liter, sementara harga dari Bulog disebut berada di angka Rp14.500 per liter.

Perbedaan harga dan mekanisme penyaluran tersebut dinilai perlu diperiksa secara transparan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam rantai distribusi minyak goreng bersubsidi.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan bahwa distribusi Minyak Kita yang seharusnya menjangkau masyarakat secara eceran justru disalurkan dalam jumlah besar atau per dus kepada pihak-pihak tertentu.

Bahkan, terdapat dugaan penyaluran minyak goreng ke sejumlah wilayah, seperti Sidomulyo, Way Kanan, dan kawasan seputaran Bandar Lampung, yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait tujuan serta mekanisme distribusinya.

DINAS PERDAGANGAN DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

L@PAKK menilai pengawasan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melalui UPTD Pasar Tugu tidak boleh sebatas memantau harga dan distribusi. Pengawasan juga harus memastikan bahwa Minyak Kita benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah mekanisme pengawasan distribusi Minyak Kita di Pasar Tugu sudah berjalan sebagaimana mestinya?

L@PAKK mendesak Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala UPTD Pasar Tugu.

Selain itu, Wali Kota Bandar Lampung juga diminta mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perdagangan agar pengawasan terhadap program minyak goreng bersubsidi berjalan secara maksimal.

APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN

Tidak berhenti pada evaluasi administratif, L@PAKK juga meminta aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan distribusi Minyak Kita di Pasar Tugu.

Pemeriksaan dinilai penting guna mengungkap apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, praktik penguasaan distribusi oleh pihak tertentu, maupun dugaan permainan dalam rantai penyaluran minyak goreng bersubsidi.

Jika nantinya ditemukan bukti pelanggaran dan unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Program Minyak Kita merupakan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Karena itu, distribusinya tidak boleh dijadikan celah bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Publik kini menunggu langkah nyata Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan, Bulog, serta aparat penegak hukum untuk membuka persoalan ini secara transparan. Jangan sampai program subsidi yang seharusnya membantu rakyat justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *