BANDAR LAMPUNG — PUSPA INDO MEDIA Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) pada Jumat, 4 Juli 2025, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Rakor ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kinerja seluruh OPD menuju birokrasi yang bersih dan melayani. Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Senen Mustakim, mewakili Gubernur. Hadir sebagai narasumber antara lain perwakilan dari Kementerian PAN-RB, BPKP, serta seluruh Kepala OPD se-Lampung.
“Tantangan birokrasi kita hari ini bukan hanya soal disiplin kerja, tapi bagaimana birokrasi menjadi tempat tumbuhnya kepercayaan publik. Untuk itu, SAKIP dan RB bukan hanya laporan, tapi arah kebijakan etis dan efektif yang harus dirasakan masyarakat.”— Senen Mustakim (sumber: lampung.nu.or.id)
Dalam paparannya, narasumber dari KemenPAN-RB menegaskan pentingnya output dan dampak nyata dari setiap program pemerintah. Evaluasi berbasis kinerja bukan hanya tuntutan administratif, tapi tanggung jawab moral.
“Setiap OPD harus mampu menunjukkan hasil konkret dari setiap rupiah anggaran. Ini soal akuntabilitas. Pemerintah yang baik bukan yang sibuk membela diri, tapi yang siap dievaluasi rakyat.”— Narasumber KemenPAN-RB (sumber: lampungprov.go.id)
Senada dengan itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Lampung juga menekankan bahwa pencapaian ZI bukan sekadar formalitas, melainkan cermin perubahan budaya kerja.
“Kita tidak sedang membangun proyek, kita sedang membangun kepercayaan. Dan Zona Integritas harus menjadi roh pelayanan yang bersih, transparan, dan melayani tanpa diskriminasi.”— Kepala Biro Organisasi Lampung (sumber: lampung.nu.or.id)
Sebagai representasi pelaksana di tingkat daerah, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, turut memberikan catatan penting mengenai pentingnya kualitas perencanaan berbasis kinerja.
“Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja adalah tulang punggung dari tata kelola yang baik. SAKIP bukan hanya laporan, tapi bagaimana rencana dan pelaksanaan menyatu dalam hasil yang konkret.”— Elvira Umihanni (sumber: lampungprov.go.id)
Pemprov Lampung menargetkan seluruh OPD dapat memperkuat implementasi sistem digital, menyusun laporan berbasis hasil (SAKIP), serta membangun unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Upaya ini sejalan dengan program Reformasi Birokrasi Nasional dan arahan langsung dari KemenPAN-RB.Rakor berlangsung dinamis dan interaktif, menunjukkan komitmen jajaran birokrasi Lampung dalam mengakselerasi transformasi pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil. (Red)
