Jakarta, Puspa Indo Media — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatatkan sederet capaian membanggakan sepanjang periode 1 Oktober 2024 hingga 1 Oktober 2025. Di bawah kepemimpinan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kemenkumham menunjukkan peningkatan signifikan di hampir seluruh lini layanan hukum publik.Transformasi digital menjadi kunci utama peningkatan kinerja, terutama pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), serta Peraturan Perundang-undangan.
“Transformasi digital menjadi komitmen kami agar masyarakat mendapatkan kepastian dari setiap pelayanan hukum — dari waktu, biaya, hingga informasi,” ujar Menteri Supratman di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Layanan AHU Capai 99,68% PenyelesaianSelama satu tahun, Kemenkumham menerima 17,8 juta permohonan layanan AHU dan berhasil menyelesaikan 99,68% di antaranya. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor ini mencapai Rp1,21 triliun, naik 4,85% dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan ini terjadi berkat digitalisasi layanan AHU, yang kini dapat diakses secara cepat dan transparan oleh masyarakat.💡 Kekayaan Intelektual (KI) Naik 16,4%Di bidang Kekayaan Intelektual, tercatat 387.140 permohonan baru, meningkat 16,4% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Kemenkumham telah menyelesaikan 409.819 permohonan, termasuk penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya.
PNBP di sektor KI juga meningkat menjadi Rp958,53 miliar, didorong oleh digitalisasi layanan merek, paten, hak cipta, dan indikasi geografis.
Bidang Peraturan Perundang-undangan juga menunjukkan performa tinggi dengan 11.191 proses harmonisasi dari total 11.392 permohonan.Peluncuran aplikasi e-Harmonisasi mempermudah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengajukan serta meninjau rancangan regulasi secara digital.
Kemenkumham juga membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat memberi masukan terhadap rancangan regulasi secara langsung.
Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkumham telah memberikan 6.507 bantuan hukum litigasi dan 2.372 non-litigasi, melalui lebih dari 40 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di berbagai daerah.
Posbankum menjadi garda terdepan bagi masyarakat untuk memperoleh akses hukum, meliputi layanan konsultasi, advokasi, mediasi, dan rujukan advokat.
Capaian reformasi birokrasi Kemenkumham mencapai angka 90,38, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan profesional.
Sementara tingkat penggunaan produk dalam negeri berada di 72,88%, sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Di sisi lain, lebih dari 50.000 peserta pelatihan telah mengikuti berbagai program pengembangan SDM melalui metode webinar, klasikal, MOOC, dan hybrid.
Dengan sederet capaian tersebut, Kemenkumham menegaskan peran pentingnya sebagai pilar hukum pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam mendukung digitalisasi dan kepastian layanan publik.
“Kami terus berkomitmen agar semua layanan hukum di Kemenkumham sepenuhnya berbasis digital pada tahun 2026,” tegas Menteri Supratman.
Transformasi digital Kemenkumham menjadi contoh nyata reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan berintegritas.
📰 Editor: Tim Redaksi Puspa Indo Media
📄 Sumber: Biro Hukum, Komunikasi Publik
