Menteri ATR/BPN Nusron Perkuat Layanan Pertanahan di Papua

Puspa Indo Media – Jayapura
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di Tanah Papua. Dalam arahannya kepada jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan se-Papua, Nusron menekankan bahwa kepastian alur dan hasil layanan merupakan fondasi penting reformasi birokrasi yang tengah dijalankan kementeriannya. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus datang ke BPN dengan kepastian proses, bukan ketidakjelasan. “Pelayanan pertanahan itu harus memberi kepastian. Masyarakat perlu alur yang jelas, proses yang sederhana, dan hasil yang pasti. Semakin sederhana, semakin baik,” tegasnya di Jayapura, Rabu (19/11/2025).

Nusron juga mendorong percepatan digitalisasi layanan pertanahan sebagai kunci transparansi dan efisiensi. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi mencakup pengelolaan data yang aman, rapi, dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh jajaran BPN di Papua memastikan setiap proses administrasi semakin cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Saat ini wilayah Papua sendiri berada dalam dua struktur besar: Kanwil BPN Provinsi Papua yang membawahi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, serta Kanwil BPN Provinsi Papua Barat yang mengelola Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron kembali menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan reformasi layanan. Ia mengingatkan agar seluruh aparatur pertanahan di Papua terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme, sehingga pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara cepat dan mudah. “Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, masyarakat Papua pasti merasakan perbedaan pelayanan kita,” ujarnya.

Mengawali agenda di Jayapura, Nusron menyerahkan sejumlah sertipikat kepada masyarakat dan lembaga, antara lain 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), serta 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua. Ia juga memimpin sosialisasi terkait pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat, yang dinilai krusial untuk memastikan hak-hak masyarakat adat tercatat secara legal dan terlindungi dari potensi sengketa.

Kunjungan Nusron turut dihadiri sejumlah pejabat pusat Kementerian ATR/BPN, antara lain Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi bersama seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Papua. Agenda ini menjadi bagian dari percepatan reformasi pertanahan di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua yang memiliki karakter geografis, sosial, dan adat yang sangat khas.