Jakarta, Puspa Indo Media – Gelombang Aksi Demonstrasi Mewarnai Sejumlah Kota, DPR Dituntut Sikap Nyata Aksi unjuk rasa masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia pada Jumat (29/8/2025).
Demonstrasi yang awalnya merupakan aspirasi masyarakat terhadap anggota DPR kini memicu kericuhan, mengganggu transportasi umum, merusak fasilitas publik, bahkan terjadi penjarahan di beberapa titik.
Demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Massa aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai pelajar, mahasiswa, pedagang, hingga pengemudi ojek online.
Aksi besar ini bermula pada Senin (25/8/2025) di Gedung DPR/MPR, menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial, seperti kenaikan tunjangan anggota DPR.
Masyarakat menuntut transparansi gaji, pembatalan tunjangan rumah, serta pembatalan rencana kenaikan gaji DPR.Ketegangan meningkat saat massa dipukul mundur di depan Gedung DPR.
Beberapa demonstran melempar pagar dengan batu dan botol. Polisi membalas dengan gas air mata dan water cannon untuk mengendalikan situasi.
Kontroversi DPR 2025 Gedung DPR/MPR selalu menjadi fokus demonstrasi, seperti halnya pada masa reformasi 1998. Tahun 2025, DPR RI menghadapi sejumlah kontroversi yang memicu kemarahan publik, termasuk:
- Pernyataan kontroversial anggota DPR Sahroni yang menyebut warga yang menuntut pembubaran DPR sebagai “mental tolol”.
- Terungkapnya tunjangan DPR, seperti tunjangan beras Rp 12 juta/bulan dan tunjangan rumah Rp 50 juta.
- Flexing harta anggota DPR, contohnya Eko Patrio yang memamerkan rumah senilai Rp 150 miliar di YouTube.
- Rapat diam-diam dan dugaan korupsi yang membuat citra wakil rakyat semakin negatif.
Anggaran DPR/MPR 2026 Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran MPR akan mencapai Rp 1,05 triliun, naik 16% dari tahun sebelumnya. Sementara anggaran DPR turun tipis 0,6% menjadi Rp 9,9 triliun. Meski begitu, dalam lima tahun terakhir, anggaran DPR meningkat drastis hingga 83%.
Tentu saja refleksi moral harus menjadi sorotan terutama untuk Anggota DPR yakni Pelayanan Nyata bagi Publik.
Gelombang protes ini menegaskan satu pesan sederhana namun kuat: “rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar retorika politik atau citra populer”.
Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan ketika wakil rakyat menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, mengedepankan ketulusan, kesederhanaan, dan integritas. Kebijakan DPR seharusnya membawa dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar panggung politik atau pertunjukan kekayaan.
Sikap sabar, bijak dalam menanggapi kritik, serta kesiapan untuk mendengar aspirasi masyarakat adalah langkah-langkah yang mampu menenangkan kemarahan publik dan membangun kembali legitimasi lembagad
Sangat diharapkan Anggota DPR dapat melayani dengan hati tulus, berpegang pada prinsip moral, dan menghadirkan perubahan nyata. Semoga kedepan DPR bisa kembali menjadi wakil rakyat yang dihormati dan dipercaya masyarakat. (Red)
