Lampung — Puspa Indo MediaKetua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menghapus pungutan uang komite untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
Menurut Giri, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, kebijakan sekolah gratis harus menjadi komitmen bersama.
“Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan. Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis ini dijadikan langkah strategis yang harus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Ahmad Giri Akbar, Sabtu (7/6/2025).
DPRD Provinsi Lampung, lanjut Giri, berkomitmen mendukung penuh alokasi anggaran melalui APBD untuk menjamin keberlangsungan program sekolah gratis. DPRD juga memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana, kompetensi guru, hingga pelayanan pendidikan yang inklusif,” tegasnya.Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi mengumumkan penghapusan uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung.
“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite. Seluruh kebutuhan sekolah akan kita bantu lewat APBD. Saya minta dukungan semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan kita,” kata Gubernur saat memberikan pengarahan kepada kepala sekolah se-Lampung, Kamis (5/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti capaian pendidikan di Lampung yang dinilai masih rendah. Dari 352 sekolah negeri, hanya 20 sekolah yang berhasil meloloskan siswanya pada Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun ini. Bahkan, 49 sekolah tercatat tidak mampu meloloskan satu pun siswanya ke perguruan tinggi.“Kita tidak akan mampu memajukan Indonesia jika SDM kita tertinggal. Kalau anak-anak Lampung tidak disiapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing dengan SDM dari luar,” tegasnya.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penghapusan biaya pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas. Salah satunya dengan membangun 35 sekolah unggulan di berbagai kabupaten dan kota. Selain itu, Pemprov juga memperkenalkan mata pelajaran pilihan baru untuk siswa kelas XII, seperti Bahasa Jepang, Korea, dan Arab.Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan.
“Kepala sekolah akan dinilai dari tiga indikator, yaitu persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan yang mampu menjadi wirausahawan. Saya titipkan masa depan Lampung kepada para kepala sekolah,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan uang komite merupakan bentuk nyata kepedulian Gubernur terhadap dunia pendidikan.
“Insyaallah seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung melalui APBD, sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya tambahan,” jelasnya.Ia juga memperingatkan agar sekolah tidak lagi memungut biaya dalam bentuk apa pun, baik saat pendaftaran maupun selama proses belajar-mengajar.
“Tidak boleh lagi mengumpulkan orang tua untuk membahas sumbangan atau pungutan. Itu harus dihentikan,” tegas Thomas.Dengan kebijakan ini, sekitar 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri di Lampung akan menerima manfaat langsung. Menurut Thomas, skema serupa juga akan dievaluasi untuk kemungkinan diterapkan pada sekolah swasta di masa mendatang.
“Pak Gubernur ingin kualitas pendidikan Lampung meningkat merata, dan seluruh masyarakat mendapat akses pendidikan tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Red)
